Latar Belakang

  • 09 Juli 2019

Latar Belakang

        Pembangunan desa adalah sebagai upaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki berdasarkan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemnafaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa sesuai ketentuan umum pasal 1 Permendagri 114 Tahun 2014, maka desa harus memiliki rencana pembangunan berjangka dan teratur. Sesuai Permendagri 114 Tahun 2014 Pasal 4, perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam pasal 115 PP 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengatur dengan jelas mengenai pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pasal 78 UU Desa menjabarkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Bulo Wattang tahun 2016 - 2021, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa adalah dokumen Induk dari perencanaan pembangunan desa, memuat Visi, Misi, Arah Kegiatan Pembangunan, didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata Desa Bulo Wattang, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa Bulo Wattang. RPJM Desa Bulo Wattang sebagai rencana induk untuk melakukan kegiatan pembangunan desa, disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di desa Bulo Wattang atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan. RPJM Desa Bulo Wattang sebagai penjabaran dari visi dan misi desa, juga memuat kerangka ekonomi desa, arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, dan disertai macam-macam program kegiatan dengan pendanaan yang bersifat indikatif. Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Perangkat Desa Bulo Wattang dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Perangkat Desa Bulo Wattang dalam laporan penyelenggaraan pemerintah desa dan Laporan Keuangan pertanggung jawaban Petinggi Desa Bulo Wattang yang diserahkan kepada BPD maupun kepada masyarakat umum.

Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan,maka pembangunan desa harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, serta sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu pelaksanaan pembangunan desa melibatkan peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga di tingkat kecamatan dan kabupaten(atau lembaga supra desa), dan lain-lain. Juga penting artinya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa itu sendiri.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sesuai dengan pola pemikiran dimaksud di atas, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

  • 09 Juli 2019